JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen), resmi meluncurkan Grand Design Wajib Belajar 13 Tahun dengan menambahkan satu tahun pendidikan prasekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
Inisiatif ini melibatkan 11 kementerian/lembaga (K/L) serta 15 satuan kerja di lingkungan Kemendikdasmen.
Peluncuran program bertajuk Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah Lintas K/L digelar di Jakarta, Kamis (15/4), dipimpin oleh Direktur PAUD Nia Nurhasanah, Direktur SEAMEO CECCEP Vina Andriany, serta Widyaprada Ahli Utama Kemendikdasmen Harris Iskandar.
Kegiatan ini juga dihadiri pejabat dari KemenPPN/Bappenas, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Nia menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas sektor terhadap penguatan layanan PAUD.
Ia menjelaskan bahwa dokumen Grand Design akan disusun berdasarkan hasil rapat koordinasi, lalu dikirimkan kembali ke kementerian dan lembaga terkait untuk disempurnakan sebelum dijadikan acuan pelaksanaan kebijakan.
Sementara itu, Direktur SEAMEO CECCEP sekaligus Guru Besar UPI Bandung, Vina Andriany, menegaskan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai landasan utama pembentukan kualitas sumber daya manusia.
“Kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah akan memastikan setiap anak usia 5–6 tahun memperoleh layanan PAUD berkualitas sebelum memasuki jenjang sekolah dasar,” ujar Vina pada Selasa (26/8/2025).
Menurut Vina, masa usia dini (0–6 tahun) merupakan periode emas (golden age) dalam perkembangan otak anak.
Hal ini sejalan dengan temuan Bank Dunia (2013) dan UNICEF (2019) yang menunjukkan bahwa anak yang mengikuti PAUD cenderung lebih siap dalam literasi, numerasi, serta memiliki karakter yang lebih kuat saat memasuki pendidikan dasar.
Kebijakan ini juga sejalan dengan amanat UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta dokumen RPJPN dan RPJMN.
Meski demikian, tantangan masih cukup besar. Data BPS 2024 mencatat Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 5–6 tahun baru mencapai 74,15%. Hanya 54,87% satuan PAUD yang telah terakreditasi minimal B, dan hanya 34,30% di antaranya yang berfokus membangun kemampuan fondasi anak secara optimal.
Menanggapi kondisi tersebut, Kemendikdasmen menyiapkan tiga strategi utama: perluasan akses, peningkatan mutu, dan penguatan tata kelola.
Strategi akses mencakup pengembangan PAUD-SD satu atap, pembangunan unit sekolah baru (USB), penegerian PAUD swasta, serta penambahan ruang kelas baru (RKB).
Di sisi lain, peningkatan mutu difokuskan pada reformasi akreditasi, peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana pembelajaran, serta penyelenggaraan layanan PAUD Holistik Integratif (HI) yang mencakup aspek pendidikan, gizi, kesehatan, dan perlindungan anak.
Pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan ini, yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 37 triliun untuk periode 2025–2029.
Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan lembaga PAUD, penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), pembayaran honor bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya.
“Melalui Grand Design ini, pemerintah berkomitmen memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu PAUD agar setiap anak Indonesia memperoleh fondasi pendidikan yang kokoh,” tutup Vina. (rilis/pjs)
