JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik KH Mochmad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri, pada Senin (8/9/2025) di Istana Negara.
Pelantikan ini menandai dimulainya era baru tata kelola ibadah haji melalui kementerian khusus yang dibentuk untuk menjawab kompleksitas persoalan haji di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber (DPP PJS) menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada kedua pejabat yang dilantik.
Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menyebut pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.
“Selamat kepada Bapak KH. Mochmad Irfan Yusuf Hasyim dan Bapak Dahnil Anzar Simanjuntak. Ini bukan sekadar pelantikan, tapi momentum penting dalam memperkuat komitmen negara terhadap pelayanan ibadah umat. Kami berharap amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan karena Allah SWT,” ujar Mahmud.
Ia menyoroti pentingnya pembenahan menyeluruh dalam pengelolaan ibadah haji.
Menurutnya, persoalan-persoalan masa lalu seperti pembatalan keberangkatan, pengelolaan kuota yang tidak transparan, hingga dugaan penyalahgunaan dana harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang kembali.
“Tidak boleh lagi ada jamaah yang gagal berangkat karena masalah teknis atau birokrasi. Jangan ada kuota yang tidak jelas penyalurannya. Kementerian ini harus hadir sebagai solusi yang nyata dan terpercaya bagi umat,” tegasnya.
Lebih lanjut, PJS menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah Kementerian Haji dan Umrah, terutama melalui pemberitaan yang edukatif, positif, dan berimbang.
Peran media, menurut Mahmud, sangat penting dalam mengawal transparansi dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi ini.
Ucapan selamat dan dukungan serupa juga disampaikan oleh jajaran pimpinan PJS lainnya, di antaranya Ketua Dewan Penasehat HM Farid Aljawi, SE MH, Ketua Dewan Pembina Troy Pomalingo, SE MM, Ketua Dewan Pakar Rizaludin Kurniawan, MSi, serta Ketua Dewan Etik Dede Zaki Mubarok, SAg.
Mereka menilai kehadiran kementerian ini harus menjadi contoh dalam pelayanan publik dan bersinergi dengan media di berbagai tingkatan. (rilis/pjs/deni)
