BUNTOK – Dalam rangka menyerap aspirasi dan mendengarkan langsung keluhan masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Lisawanto, melaksanakan kegiatan reses di sejumlah desa wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II, yang meliputi Kecamatan Dusun Selatan. Kegiatan reses berlangsung mulai 22 Oktober hingga 1 November 2025.
Dalam kegiatan tersebut, Lisawanto mengunjungi beberapa desa, antara lain Desa Dangka, Tetelanan, Pamangka, Muara Ripung, Teluk Mampun, dan Tanjung Jawa. Di setiap kunjungan, politisi Partai Gerindra ini disambut antusias oleh masyarakat yang hadir untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan usulan pembangunan.
Menurut Lisawanto, masyarakat menyampaikan beragam kebutuhan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas pendidikan, pembangunan rumah ibadah, pelayanan kesehatan, hingga sektor pertanian. Semua aspirasi tersebut, katanya, akan dicatat dan diperjuangkan agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas dan kemampuan daerah.
“Seperti di Desa Tanjung Jawa, masyarakat mengusulkan penambahan ruang belajar di SMA setempat, yang saat ini hanya memiliki dua ruang untuk menampung sekitar 80 siswa. Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal,” ujar Lisawanto di ruang kerjanya, Selasa (4/11/2025).
Lisawanto menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional anggota DPRD dalam memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia berharap hasil dari kegiatan reses dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan daerah yang lebih berpihak kepada rakyat.
“Semua usulan dan aspirasi yang disampaikan warga sudah kami catat. Hal tersebut akan kami bawa dalam rapat antara pihak eksekutif dan legislatif mendatang untuk dibahas dan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensinya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Lisawanto mengingatkan masyarakat bahwa kondisi keuangan daerah pada tahun 2026 akan mengalami penyesuaian. Berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, terjadi pengurangan alokasi dana daerah lebih dari setengah triliun rupiah, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan program pembangunan.
“Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Karena itu, kami berharap masyarakat dapat memahami apabila sebagian usulan belum dapat direalisasikan. Pemerintah akan tetap memprioritaskan program yang benar-benar mendesak dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” pungkasnya (andre)
