BUNTOK, GM – Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri diwajibkan untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan keadilan demokrasi. Penegasan ini disampaikan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan serta menjamin kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pilkada.
“Netralitas ASN, TNI, dan Polri sangat penting agar pelaksanaan pilkada berjalan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi,” kata Penjabat Bupati Barito Selatan (Barsel), H Deddy Winarwan, dalam kesempatan baru-baru ini.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan aparat dalam politik praktis dapat mencederai keadilan serta memunculkan potensi konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan semua pihak terkait untuk benar-benar mematuhi aturan yang ada.
Netralitas juga menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. “Dengan menjaga netralitas, ASN, TNI, dan Polri turut memastikan bahwa pilkada tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih secara demokratis oleh rakyat,” tambah Deddy.
Deddy menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada aparatur yang melanggar ketentuan netralitas. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan suasana kondusif selama tahapan pilkada berlangsung.
“Keberhasilan pilkada bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga semua elemen masyarakat. Kita harus menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai aturan tanpa intervensi dari pihak-pihak yang tidak seharusnya terlibat,” pungkasnya. [Mar]
