BUNTOK – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Selasa, 19 Agustus 2025.
Rapat berlangsung di ruang rapat gabungan komisi DPRD Barsel dan dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda, H. Irawansyah. Ia menyampaikan bahwa pembahasan ini merupakan langkah awal legislatif dalam mengevaluasi dokumen RPJMD yang hingga kini belum mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurut Irawansyah, rapat kali ini masih bersifat pendahuluan dan belum membahas secara mendetail seluruh isi dokumen. Fokus pembahasan diarahkan pada sejumlah poin awal yang dianggap krusial sambil menunggu hasil komunikasi dan evaluasi lanjutan dari tingkat provinsi.
“Evaluasi pembahasan kali ini tidak terlalu mendetail. Kami hanya menyentuh beberapa item awal. Harapan kami, pihak eksekutif segera menjalin komunikasi dengan pimpinan evaluasi di tingkat provinsi agar prosesnya tidak berlarut-larut,” ujar Irawansyah usai rapat.
Rapat ini turut dihadiri oleh seluruh anggota Bapemperda DPRD Barsel. Dari pihak eksekutif, tampak hadir Asisten I Setda Barsel Yoga Prasetyanto Utomo, Kepala Baperinda Jaya Wardana, Kepala Bagian Hukum Setda Barsel, serta staf teknis terkait dari perangkat daerah.
RPJMD 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Oleh karena itu, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar dokumen ini selaras dengan arah pembangunan provinsi dan nasional.
DPRD Barsel menegaskan pentingnya percepatan proses evaluasi dari Gubernur Kalimantan Tengah sebagai tahapan wajib sebelum RPJMD dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Tanpa evaluasi ini, tahapan perencanaan pembangunan belum dapat dilanjutkan secara formal,”pungkasnya
Dengan pembahasan awal ini, DPRD berharap eksekutif dapat segera menyempurnakan dokumen dan berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah provinsi, sehingga RPJMD 2025–2029 dapat ditetapkan tepat waktu dan menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan Barsel yang berkelanjutan. (andre)
