BUNTOK – DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Barsel untuk membahas berbagai persoalan daerah, termasuk progres pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Senin, 20 April 2026.
RDP tersebut dilaksanakan menyusul munculnya berbagai permasalahan keuangan daerah akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada kas daerah yang kosong sehingga pemerintah daerah hanya mampu memenuhi belanja pegawai.
Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran, mengatakan rapat tersebut bertujuan untuk mencari penyebab utama terjadinya persoalan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
Ia mengungkapkan, dari hasil RDP disepakati beberapa poin penting, salah satunya perlunya keterbukaan pihak eksekutif kepada legislatif terkait penjabaran APBD maupun perubahan APBD. Ia mencontohkan Peraturan Bupati (Perbub) tentang efisiensi yang baru diterima DPRD dari Bagian Hukum.
Menurut Farid, kondisi kas daerah yang kosong membuat pemerintah tidak mampu membiayai kegiatan selain belanja pegawai. Hal ini diperparah dengan pola transfer dana dari pemerintah pusat yang sebagian besar terserap untuk pembayaran gaji pegawai.
“Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah setiap bulan hanya sekitar Rp40 miliar, sementara kebutuhan belanja pegawai mencapai kurang lebih Rp35 miliar per bulan. Akibatnya, ruang fiskal daerah menjadi sangat sempit,”ucap Ketua DPRD Barsel beberapa waktu lalu.
Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan lainnya di daerah.
DPRD pun meminta pemerintah kabupaten segera mengambil langkah konkret agar persoalan serupa tidak terulang di masa mendatang.
“DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap perubahan APBD sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat,”tuturnya.
RDP yang berlangsung di ruang rapat gabungan komisi DPRD Barsel tersebut turut dihadiri Penjabat Sekda Barsel, Ita Minarni, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).(yen)
