JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2026 pada Selasa, 12 Mei 2026, di Jakarta.
Kegiatan ini akan dihadiri oleh jajaran pengurus DPP serta pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari konsolidasi nasional organisasi.
Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menyampaikan bahwa Rapimnas ini memiliki arti strategis dalam menentukan arah organisasi, khususnya dalam mempersiapkan pendaftaran PJS sebagai konstituen Dewan Pers.
Ia menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi dan memastikan kesiapan seluruh struktur organisasi.
Dalam Rapimnas tersebut, terdapat lima agenda utama yang akan dibahas.
Pertama, evaluasi tahap awal persiapan pendaftaran ke Dewan Pers, di mana seluruh DPD diminta memaparkan perkembangan pengumpulan data anggota, termasuk kendala yang dihadapi di masing-masing daerah.
Kedua, pematangan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.
Ketiga, penentuan daerah yang menjadi target verifikasi Dewan Pers, baik secara administratif maupun faktual.
Langkah ini dinilai krusial karena akan menentukan kesiapan infrastruktur organisasi di tingkat daerah, termasuk kelengkapan kantor dan administrasi.
Keempat, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PJS ke-4 yang akan dilaksanakan secara sederhana sebagai bentuk refleksi perjalanan organisasi.
Kelima, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PJS dengan dua lembaga strategis, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW).
“Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta memperkuat kompetensi wartawan melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW),”ucapnya, Selasa (7/4/2026).
Mahmud juga mengimbau seluruh Ketua dan Sekretaris DPD PJS se-Indonesia untuk hadir langsung dalam Rapimnas.
Dia menekankan bahwa kehadiran pimpinan daerah sangat penting karena akan dibahas berbagai keputusan strategis yang menentukan masa depan organisasi.
Bagi yang berhalangan hadir, diwajibkan memberikan mandat kepada perwakilan resmi.
Selain itu, peserta Rapimnas diminta membawa sejumlah dokumen penting, seperti laporan progres pengumpulan data anggota, daftar kendala di daerah, rekapitulasi anggota yang siap didaftarkan ke Dewan Pers, masukan terkait Munas ke-3, serta informasi kesiapan kantor untuk verifikasi faktual.
DPP PJS menargetkan tahun 2026 sebagai momentum penting untuk mendaftarkan organisasi sebagai konstituen Dewan Pers.
Jika target tersebut tercapai, PJS berpotensi menjadi organisasi pers berbasis media siber pertama yang resmi menjadi bagian dari konstituen Dewan Pers di Indonesia.
Mahmud Marhaba optimistis target tersebut dapat tercapai dengan dukungan dan kekompakan seluruh jajaran organisasi.
“Bahwa perjuangan ini membutuhkan kerja sama dari seluruh tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah, demi mewujudkan PJS sebagai organisasi wartawan yang mandiri, profesional, dan diakui secara nasional,”tegasnya (rilis/pjs)
