Penulis : Deni Liwan
AKTIVITAS angkutan batubara di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Kalimantan Tengah (Kalteng), terus menunjukkan intensitas tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Ratusan tongkang beroperasi setiap hari, mengangkut “emas hitam” melintasi jalur sungai yang menjadi urat nadi transportasi kawasan.
Fenomena ini terjadi di sepanjang aliran Sungai Barito yang melintasi tiga kabupaten, yakni Murung Raya, Barito Utara, dan Barito Selatan.
Sungai ini menjadi jalur utama distribusi batubara dari wilayah hulu menuju pelabuhan atau titik pengumpulan di hilir.
Lonjakan aktivitas tersebut berlangsung dalam rentang waktu panjang, terutama sejak 2017 hingga 2026. Peningkatan ini dipicu oleh tingginya permintaan batubara serta masifnya aktivitas pertambangan di wilayah Kalteng.
Secara ekonomi, lalu lintas tongkang ini menghasilkan nilai yang sangat besar. Perputaran batubara melalui jalur sungai diperkirakan mencapai miliaran rupiah per hari, menjadikannya salah satu aktivitas logistik paling bernilai di kawasan tersebut.
Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, muncul berbagai persoalan serius. Kepadatan tongkang yang melintas, baik dalam kondisi kosong maupun bermuatan, menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan dan keamanan di sepanjang DAS Barito.
Kondisi ini diperparah dengan karakteristik sungai yang tidak sepenuhnya ideal.
Pada sejumlah titik, lebar sungai relatif sempit dengan arus yang cukup deras, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan pelayaran.
Risiko tersebut tidak hanya mengancam aktivitas angkutan batubara, tetapi juga berdampak pada infrastruktur strategis.
Jembatan dan fasilitas publik yang melintasi sungai berpotensi mengalami kerusakan jika terjadi insiden tabrakan.
Selain itu, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai menjadi pihak yang paling terdampak.
Aktivitas tongkang yang padat kerap mengganggu tambatan perahu warga yang digunakan untuk mobilitas sehari-hari.
Gangguan tersebut tidak jarang memicu konflik antara operator tongkang dan masyarakat lokal.
Warga menilai ruang hidup mereka semakin terdesak oleh kepentingan industri.
Dampak lingkungan juga menjadi sorotan. Tumpahan batubara dan limbah operasional berpotensi mencemari air sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat.
Kondisi ini mengancam sektor perikanan tradisional.
Keramba ikan dan lanting milik warga berada dalam risiko tinggi akibat gelombang air dan potensi tabrakan dengan tongkang yang melintas.
Ancaman keselamatan pun tidak bisa diabaikan. Perahu kecil milik warga kerap berhadapan langsung dengan tongkang berukuran besar, yang berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal.
Pertanyaan mendasar kemudian muncul: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari aktivitas ini? Nilai ekonomi yang besar belum sepenuhnya tercermin pada kesejahteraan masyarakat sekitar.
Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak warga di sekitar DAS Barito yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Mereka belum merasakan dampak signifikan dari eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya.
Kesempatan kerja bagi masyarakat lokal juga dinilai belum optimal.
Aktivitas industri yang masif belum sepenuhnya membuka akses lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat.
Ketimpangan ini memunculkan persepsi kuat bahwa kekayaan alam hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
Sementara masyarakat lokal justru harus menanggung dampak sosial dan lingkungan.
Dalam konteks ini, peran pemerintah dan pemangku kepentingan menjadi sangat krusial. Pengawasan terhadap lalu lintas tongkang perlu diperketat guna meminimalisir risiko kecelakaan dan konflik.
Selain itu, kebijakan yang berpihak pada perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas.
Pemerataan manfaat ekonomi menjadi kunci agar aktivitas batubara tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
Dengan demikian, keberadaan “emas hitam” di DAS Barito diharapkan tidak hanya menjadi simbol kekayaan alam, tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.[]
