PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menyoroti capaian realisasi anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tahun 2025 yang dinilai belum optimal, khususnya pada sektor belanja daerah.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Palangka Raya tahun anggaran 2025 yang digelar pada Rabu (22/4/2026).
Juru Bicara DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, mengungkapkan bahwa realisasi belanja daerah masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menjelaskan, dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp1,51 triliun, realisasi yang tercapai hanya sekitar Rp1,32 triliun atau setara 87,38 persen.
Menurut Sri Ani, capaian tersebut menunjukkan masih adanya kendala dalam pengelolaan serta pelaksanaan anggaran yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan.
“Realisasi belanja daerah belum maksimal dan perlu dilakukan percepatan agar program pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
DPRD menilai, keterlambatan realisasi anggaran berpotensi menghambat efektivitas pembangunan dan pelayanan publik di Kota Palangka Raya.
“DPRD mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya agar segera melakukan evaluasi menyeluruh serta meningkatkan kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tahun-tahun mendatang,”pukasnya (Apri)
