PALANGKA RAYA- Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tangah (Kalteng), Saring buka Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan perluasan percontohan Desa anti korupsi di wilayah Provinsi Kalimantan Tangah (Kalteng) Tahun 2024-2025 di Hotel Luwansa Kota Palangka Raya, Kamis (24/10/2024).
Saat membacakan sambutan Sekretaris Daerah, Saring mengatakan Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memajukan Desa melalui berbagai program, termasuk program Dana Desa yang dimulai sejak tahun 2015.
“Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi di sektor Pemerintah Desa menjadi perhatian serius. Pada tahun 2020, tercatat ada 141 kasus korupsi di sektor Pemerintah Desa,”ucap Inspektur Daerah Kalteng
Menurutnya, sementara pada semester I tahun 2021, korupsi di sektor Dana Desa menempati peringkat tertinggi dengan 62 kasus.
Ia juga menjelaskan, ini adalah tantangan yang harus kita atasi bersama, sejak tahun 2022, KPK telah menginisiasi program penganugerahan Desa anti korupsi.
Lanjuat menyampikan, hingga tahun 2023, sudah ada 33 desa di seluruh Indonesia yang mendapat predikat ini serta program ini menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat Desa,
“Kita berharap semangat ini terus menjalar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Program Desa antikorupsi ini bukan hanya soal penghargaan, tetapi merupakan wujud komitmen untuk mendorong pembangunan yang bersih, transparan, dan akuntabel, dimulai dari tingkat yang paling kecil, yaitu Desa,”imbuhnya.
Sementara itu Plt Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kalteng Alfian mengatakan, rakor ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Desa-Desa yang diusulkan mulai dari tahapan-tahapan dalam program Desa antikorupsi serta memperkuat koordinasi antar lintas Provinsi dan Kabupaten serta Desa dalam implementasi program membekali 39 Desa yang diusulkan oleh 13 Kabupaten .
“Maka dengan informasi perlombaan untuk mengikuti tahapan pemilihan Desa antikorupsi serta membagi tugas dan peran perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam mendukung Desa-Desa tersebut,”pungkasnya. (Den)
